TENTANG PPTKI

DR. SAMSUL BAKERI SANG PRESIDEN TUKANG

DR. SAMSUL BAKERI, SIP. MSI. Sang Presiden Tukang, lahir di kota Mojokerto, 07 Mei 1964, yaitu di kota kecil pinggiran kota surabaya. Mojokerto tempat kelahiran sang presiden adalah kota dimana dahulunya pernah menjadi pusat kerajaan terbesar di Nusantara yaitu Mojopahit. Samsul Bakeri, lulusan sarjana administrasi negara, STIA LAN RI tahun 1995, dan S2 di Universitas Muahamahdiya Jakarta, dengan predicat cumlaude pada tahun 2003, serta lulusan Doktor dari Institute Pertanian Bogor (IPB) Jurusan PSL pada tahun 2012.

Sejak lulus SMA bekerja di Kementrian Pekerjaan Umum yaitu sejak tahun 1985 ditugaskan di Pusat Pembinaan dan Pelatihan Konstruksi sampai tahun 2011 bahkan sampai saat ini pun masih berkutat pada pekerjaan pelatihan di sektor konstruksi termasuk pelatihan tukang, mandor, pelaksana, pengawas dll.

Saking cintanya pada dunia kerjanya, saking cintanya pada tugasnya, maka beliau mendirikan suatu perkumpulan para tukang, atau yang diberi nama PPTKI . Pada tahun 2008 bersama atasannya pada saat itu Drs.Krisna Nurmiradi Meng, Ir. Edy Rehenyanto, MM, dan juga bawahannya, Imam Hidayat, Eka Prasetywati, Marsun, BE mendirikan paguyuban tukang. SAat ini beliau (2016) masih bertugas dan menjadi Kepala Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta. Dikarniah 3 orang anak, 1 putri dan 2 putra.

1. PENDAHULUAN
Pembinaan jasa konstruksi meliputi pengaturan,pemberdayaan dan pengawasan penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi, di bidang pengaturan maka dapat dilakukan dengan menerbitkan produk pengaturan baik di tingkat pusat sehingga sifatnya nasional , atau tingkat propinsi yang sifatnya regional dan bisa juga yang sifatnya lokal yang hanya berlaku di tingkat kabupaten/kota, dengan catatan pada tingkat kabupaten tidak boleh bertentangan dengan tingkat regional maupun tingkat nasional serta tingkat regional tidak boleh bertentangan dengan tingkat nasional.

Di bidang pemberdayaan lebih banyak sifatnya dari tingkat pusat ke tingkat daerah propinsi maupun kabupaten /kota dan lebih dekat dengan membangkitkan kemampuan di jajaran tingkat propinsi maupun kabupaten/kota untuk memahami ketentuan yangsifatnya nasional baik di pengguna jasa maupun penyedia jasa.

Di bidang pengawasan disamping dilakukan oleh setiap unit satuan kerja / masing2 pengguna jasa ke penyedia jasa sesuai dengan kontrak kerja konstruksi yang dibuatnya maka saat ini juga ada pengawasan terhadap persyaratan usaha serta juga ada pengawasan yang dilakukan dengan system sehingga terintegrasi dengan peraturan tentang kemampuan usaha dan akan lebih baik bila dapat membangkitkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat .

Pembinaan dilakukan terhadap pengguna jasa , penyedia jasa maupun masyarakat, pengguna jasa disini termasuk pemerintah daerah propinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota , sedangkan yang disebut sebagai penyedia jasa adalah perusahaan konsultansi konstruksi maupun pelaksana konstruksi baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum atau yang orang perseorangan .

Untuk menjalankan fungsi2 tersebut maka Pemerintah Pusat telah memberikan petunjuk bagi Pemerintah daerah Propinsi maupun Pemerintah Daerah kabupaten /kota untuk membentuk Unit Kerja yang dikemudian hari dikenal sebagai Tim Pembina Jasa Konstruksi atau disingkat TPJK.
Dari struktur usaha di bidang jasa pelaksana konstruksi maka selain ada usaha yang bersifat umum, dan usaha yang bersifat khusus atau spesialis juga ada usaha yang bersifat orang perseorangan.

Dalam kegiatan profesi orang perseorangan ini yang umumnya dituntut adalah kemampuan keahlian dan keterampilannya maka untuk keahliannya sertifikasinya pembinaannya sudah ditangani oleh Asosiasi , sedangkan untuk bidang keterampilan sertifikasinya dilakukan oleh institusi Pendidikan dan Pelatihan namun sangat sulit dilakukan pembinaan karena tidak ada kaitan langsung antara orang yang bersangkutan dan institusi Diklat yang menerbitkan sertifikat.

Pada tingkatan paling bawah seperti mandor, kepala tulang, tukang , pembantu tukang justru belum terjamah dengan sertifikasi ataupun pembinaan yang mengarah pada kesejahteraan , keberadaan SPSI-Serikat Pekerja Seluruh Indonesia – Sektor Konstruksi juga belum menyentuh langsung profesi keterampilan , dan lebih lagi dirasa belum ada wadah serta tidak ada yang memperhatikan kesejahteraannya maupun pencarian pekerjaan yang lowong.

Oleh sebab itu sangat dirasakan perlunya wadah untuk berkumpulnya para tenaga terampil ini baik yang telah mempunyai Sertifikat Keterampilan maupun Sertifikat Pelatihan atau yang belum mempunyai Sertifikat apapun. Penggagas dari wadah ini mempunyai kepedulian untuk memberikan fasilitasi kepada mereka yang bergabung dalam wadah ini guna mendapatkan informasi tentang perkembangan jasa konstruksi seperti Diklat ataupun lowongan pekerjaan ataupun mempertemukan antara yang membutuhkan dan yang menyediakan jasanya. Wadah ini telah disepakati dinamakan “Paguyuban Tukang Konstruksi Indonesia “( PTKI ).

Pembinaan terhadap lapisan tenaga kerja pada jasa pelaksana konstruksi yang tingkat paling bawah atau yang dimulai dari mandor, kepala tukang, tukang , pembantu tukang dan setaranya sangat sulit dijangkau, karena beberapa faktor. Faktor pertama adalah tidak mungkin dilakukan dengan membentuk asosiasi, karena lebih kegiatan fisik yang dilakukan ,faktor kedua adalah faktor organisasi yang space of control / jangkauannya panjang dan bersifat informal, faktor yang ketiga adalah faktor biaya operasional yang tidak mungkin baik dari iuran maupun bantuan pemerintah oleh sebab itu perlu dicarikan solusi dan jalan keluar guna melakukan terobosan2 . Dengan terbentuknya paguyuban ini maka para mandor dan kepala tukang ,Tukang atau pembantu tukang diharapkan dapat terbantu .

2. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dibentuknya PTKI adalah untuk memberikan fasilitasi kepada anggota guna mendapatkan manfaat yang seluas2nya dari pekerjaan konstruksi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraannya. Selain itu juga akan mempertemukan dari yang membutuhkan jasa dan ketersediaan jasa sehingga masing2 pihak akan mendapatkan keuntungannya dan terlebih masyarakat umum yang membutuhkan jasa tukang disetiap kabupaten/kota.

Dengan terbentuknya paguyuban tukang konstruksi diharapkan dapat memudahkan pembinaan tenaga kerja jasa konstruksi khususnya tenaga kerja pada tingkatan paling bawah ini seperti mendapatkan pendidikan atau pelatihan serta menyalurkan informasi2 baru melalui organisasi.
PTKI adalah organisasi independent dan bukan organisasi politik.

Dengan demikian diharapkan akan tercapai peningkatan jumlah tenaga kerja / tukang yang kompeten dan bersertifikat dan siap untuk mengisi pasar tenaga kerja konstruksi di tingkat nasional maupun regional serta dapat tercatat secara sistematis. Paguyuban Tukang Konstruksi Indonesia, sebagai wadah berkumpulnya para tukang untuk saling tukar menukar informasi.

Tujuan bedirinya PTKI adalah :
1. Menjadikan PTKI sebagai wadah berkumpulnya para tukang dalam rangka meningkatkan komunikasi dan saling tukar informasi tentang pekerjaan pertukangan dan pekerjaan konstruksi lainnya.
2. Perkumpulan ini tidak saja tukang saja tapi termasuk pembatu tukang , kepala tukang mandor bahkan bila ada pelaksana lapangan yang ingin bergabung juga akan diterima.
3. Mengusahakan peningkatan kesejahteraan melalui usaha pengajuan ke lembaga Diklat maupun lembaga terkait lainnya tentang program2 pemberdayaan / pendidikan dan pelatihan serta uji kompetensi bagi anggota dan program-program lainnya yang akan coba dirintis oleh pengurus tingkat pusat.
4. Memfasilitasi kegiatan-kegiatan lainnya seperti lomba tukang, penyebaran informasi lowongan kerja, mencoba berbagai program kerjasama lainnya.
5. Menggalang para tukang dan mempertemukan para pengguna jasa yang membutuhkan jasa tukang konstruksi secara sistematis.
6. Meningkatkan wawasan para anggota.

3. VISI, MISI dan PROGRAM KERJA

Visi PTKI
Visi dari PTKI adalah “Tukang Konstruksi Indonesia yang Profesional dan bermartabat”

Misi PTKI
1. Meningkatkan kesejahteraannya dengan mempertemukan antara yang membutuhkan dan yang menyediakan jasa pertukangan melalui penyebaran informasi menggunakan internet serta tempat komunikasi antar sesama tukang.
2. Meningkatkan kesejahteraan para anggota Paguyuban.
3. Meningkatkan ketrampilan para anggota melau pelatihan-pelatihan.
4. Meningkatkan wawasan para anggota.
5. Meningkatkan kualitas pekerjaan konstruksi khususnya di Indonesia.

4. PROGRAM KERJA
1. Program kerja yang pertama adalah berdirinya cabang –cabang didaerah2 dengan basis, setiap kabupaten / kota ( tidak ada basis propinsi ).
2. Inventarisasi data tenaga tukang di Indonesia dengan menerbitkan Kartu Anggota.
3. Memasarkan tenaga tukang melalui website jasa konstruksi.net
4. Membekali keterampilan yang standar bagi mereka yang ingin punya sertifikat pelatihan dan sertifikat pelatihan keterampilan tertentu.
5. Mengikutkan kegiatan2 pertukangan konstruksi yang dilakukan secara nasional.
6. Mencari peluang kerja dengan BUMN dan swasta baik untuk kerja di dalam negeri maupun luar negeri.
7. Mendirikan suatu unit-unit usaha baik berupa pertokoan, koperasi dan sekolah petukangan atau balai latihan pertukangan.
8. Melakukan sertifikasi bagi para anggota baik melalui kerjasama dengan Badan Sertifikasi yang terakreditasi maupun cara lainnya.

5. KEANGGOTAAN ATAU PENGURUS

Keanggotaan PTKI dapat terdiri dari para pembantu tukang dan tukang, mandor dan bila ada pelaksana lapangan yang berminat yang ada di seluruh wilayah Indonesia dan para pemerhati pekerja konstruksi di Indonesia. Anggota PTKI menyebar pada setiap kabupaten/ kota . Untuk masuk menjadi anggota tidak ada paksaan, dan kepada mereka yang mengaku anggota PTKI adalah ditunjukannya dengan mempunyai Kartu Anggota yang masih berlaku. Untuk menjadi anggota maka calon anggota setiap anggota PTKI harus mematuhi segala ketentuan yang berlaku di PTKI.

Persyaratan dan norma untuk menjadi anggota PTKI :

- Tidak ada paksaan untuk masuk menjadi anggota PTKI.
- Uang pendaftaran ditetapkan sebesar Rp. 10. 000,-/tahun. Namun untuk menjadi anggota dan sekaligus memiliki asuransi kecelakaan dirinya masing2 tenaga kerja, maka dikenakan bibaya Rp.60.000,-.
- Kalau Kartu anggotanya tidak diperpanjang maka informasi tetap ditampilkan namun alamat terakhir domisili tidak ditampilkan karena tidak memperpanjang keanggotaan
- Para pengurus di kabupaten /kota dipilih oleh anggota dan ditetapkan oleh pengurus pusat . Setiap Kabupaten/Kota hanya ada satu pengurus.
- Para pengurus bersifat suka rela dan tidak ada gaji/upah
- PTKI tidak terkait dengan partai politik praktis apapun dan tidak boleh dibawa-bawa dalam kegiatan politik praktis. Jika anggota terkait dengan kegiatan politik, itu menjadi hak para anggota.
- Nama –nama anggota tukang dan alamat serta nomor Kontak yang dapat dihubungi akan disebarluaskan melalui internet www.jasa konstruksi.net
- Penggantian nomer telepon atau handphone dilakukan melalui website dengan mengirim surat ke pengurus pusat
- Saling tukar menukar informasi pekerjaan.
- Penawaran tenaga tukang anggota PTKI kepada perusahaan-perusahaan konstruksi.
- Untuk sementara media komunikasi pertukangan disediakan melalui media web baik hubungan antara pengurus pusat dan daerah serta anggotanya dimasa mendatang akan dipikirkan media yang tepat.

Pendaftaran untuk menjadi anggota dapat dilakukan dengan mengisi formulir Pendaftaran yang telah disediakan atau dapat di download dari internet www.jasakonstruksi.net dan diserahkan pada tempat2 yang ditetapkan kemudian.

6. REGISTRASI

Nomor Registrasi Kartu keanggotaan diatur sebagai berikut : Tahun + no kode kabupaten, kode tukang + No registrasi.

Contoh : adalah 08. 251..01.0012
08 : tahun 2008.
0251 : Kode Kabupaten/ wilayah
01 : Kode Tukang Batu.
0012 : Merupakan nomor urut registrasi.
Nomor Urut Kode Tukang :
a. Tukang pasang Batu bata : 01
b. Tukang pasang batu kali : 02
c. Tukang plesteran : 03
d. Tukang ubin kermaik : 04
e. Tukang Kayu/ Kuda2 : 05
f. Tukang pasang plafond : 06
g. Tukang kayu pasang pitu dll : 07
h. Tukang Pipa air Bersih : 08
i. Tukang Pipa air kotor : 09
j. Tukang pompa air : 10
k. Tukang Cat : 11
l. Tukang Besi : 12
m. Tukang beton/pekerasan jln : 13
n. Tukang Bekisting : 14
o. Tukang scapolding : 15
p. Tukang las kontruksi : 16
q. Tukang pasang atap baja ringan : 17
r. Tukang alumunium : 18
s. Tukang Aspal : 19
t. Tukang beton : 20
u. Tukang juru ukur : 21
v. Tukang gali : 22
w. Tukang Gambar : 23
x. Pembantu tukang : 24
y. Tukang buat pagar rumah : 25
z. Tukan railing : 26
aa. Mandor Tukang batu : 27
bb. Mandor tukang kayu : 28
cc. Mandor tukang besi : 29
dd. Pelaksana : 30
ee. Lain-lain : 31

7. KODE ETIKA

Kode etik Paguyuban Tukang Konstruksi adalah “TRIDARMA MANGGALA”

Menggunakan kemampuan keterampilannya secara sungguh2 untuk menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, bekerja dengan iklas, semangat .

Menjaga martabat sebagai tukang konstruksi dengan mengutamakan sikap terpuji , santun dan meninggalkan sikap arogan yang berpedoman pada etika moral dan agama yang berdasarkan aqidah yang lurus.

Dalam melaksanakan kegiatannya selalu memperhatikan keselamatan dan kesehatan kerja

SUSUNAN PENGURUS PTKI

Para Penggagas sepakat untuk pertama kali mengangkat dirinya dan menetapkan sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PTKI PUSAT
Pembina / Pengarah :
1. Ir. Sumaryanto Widayatin, MSC
2. Dr. Ir. Andreas Suhono
3. Ir. Edy Rahenyantono.MM
4. Ir.Asrizal Tatang
5. Drs. Kresna Nur Miradi, M. Eng.sc
6. Abdul Wahab
7. Ir. Cipie Makmur

Pelaksana
1. Ketua Umum : Samsul Bakeri, Msi
2. Ketua I (Pembinan dan Litbang) : Cakra Negara, ST,MT.
3. Ketua II (Konstruksi ) : Kardi
4. Ketua III (Bidang Usaha dan Kemitraan) : Nunun Riyanto
5. Ketua IV (Administrasi Keanggotaan) : Ir. Joko Lambang.
6. Sekretaris Jenderal : Ir. H. Sarimun, CES.
7. Sekretatis 1 : Marsun,BE.
8. Sekretaris 2 :
9. Bendaharawan : Sukusmi Dewi.SE
10. Bagian Hukum : E.Gunawan
11. Bagian Pendanaan : Djati K.
12. Koordinator DKI : Erik Darmawan,Amd.
13. Koordinator Jatim : Suraji
14. Koordinator Tangerang : Sutardjo, AMD
15. Koordinaor Kalimantan : Bambang Utoyo, BE
16. Koordinator Irian : Bambang Utoyo, BE
17. Koordinator NTT : Imam Hidayat,S.Sos
18. Koordinator NTB : Bambang Sunarto,BE
19. Koordinator Sumatra : Tahtihal Anhar.
20. Koordinator Bogor dan Jabar : Doni

Cabang/ Wilayah :
1. Pematang Siantar : Herowin Sinaga, Msi
2. Banda Aceh : Ir. Tenku Alaidinsyah, M.Eng
3. Jakarta Selatan : Joko Lambang/ Erik Darmawan.
4. Belitung : Puji
5. Subang : Maryono
6. Riau : Ramidil
7. Yogyakarta : Bakri
8. Bekasi : Tahtihal Anhar
9. Sidoarjo : Suraji
10. Malang : Amin
11. Mojokerto : Ismail
12. Tangerang : Imron Rosadi
13. Lampung :
11. Wonogiri : Tri Indrianto
12. Bogor : Doni Budiman

Anggota kehormatan:
1. Abdul Wahab. (Direktur Stanser Depnakertrans)
2. Yuni Erni Aguslin (Kabag TU
3. Sumaryanto (LPJKN)
4. Cipi Makmur (Inkindo)

Susunan oranisasi atau pengurus inti di daerah adalah:
Pembina:
1. Dinas PU/ Pembina Jakons
2. LPJKD
3. Tokoh.
Pengurus:
1. Ketua
2. Wk Ketua I : Bidang Kewirausahaan/ Kopererasi.
3. Wk Ketua II: Bidang Pembinaan kompetensi dan Keanggotaan
4. Wk Ketua III: Administrasi dan Konstruksi
5. Wk Ketua IV: Bidang Humas dan Kemitraan
6. Wk Ketua V: Bidang Litbang dan Program
7. Sekretaris 1:
8. Sekretaris 2/ Bendahara:

Adapun pengurus tambahan seperti bidang-bidang dan sebagainya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi setempat.

Alamat Kepengurusn :
Kantor Pusat Pembinaan Kompetensi dan Pelatihan Konstruksi, BPKSDM Dep.PU
Komplex Pasar Jumat, Jakarta Selatan, Fak 7511847, Tlp. 08174949097 ,08174949097, Email: ptkipusatjakarta@gmail.com

Demikianlah deklarasi ini dituangkan dalam satu naskah untuk menjadikan pedoman semua pihak yang ingin mengetahui dan bergabung serta memajukan tukang konstruksi Indonesia .

Jakarta, Juni 2008

Penggagas /Pembina
1. Ir.Edy Rahenyantono.MM . ………………….…………………………………
2. Ir.Asrizal Tatang .……………………………………………………..
3. Drs. Kresna Nur Miradi, M. Eng.sc ………………………………………………………
4. Samsul Bakeri. Msi mewakili seluruh cabang